agabookstore

Hukum Perbankan Syariah (UU No 21 Tahun 2008)

2010-09-18T17:02:00.000-07:00

Prinsip Perbankan Syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain berupa bagi hasil.

Dengan prinsip bagi hasil, Bank Syariah

Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi dan Konversi

2010-09-18T04:21:00.000-07:00

Akuisisi dan Konversi merupakan mekanisme pembentukan bank syariah alternatif yang legal dan didasarkan pada prinsip kemudahan.

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebut istilah akuisisi dengan pengambilalihan, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Bank tersebut.

Akuisisi sebagaimana dimaksud dalam konteks ini diikuti dengan perubahan (konversi) kegiatan usaha dari konvensional menjadi syariah, mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/15/PBI/2009 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah.

Akuisisi dan Konversi sebagai sebuah Corporate Action dalam implementasinya perlu memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu, juga harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian pelaksanaannya diharapkan sah secara hukum positif, maupun sah secara syariah, serta tetap memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak berkepentingan (stakeholder).

***
Judul: Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi dan Konversi (Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam)
Penulis: Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, SH, MH.
Penerbit: UII Press, Yogyakarta
Halaman: 206 hal, + x; 14,5 x 21 x 0,6 cm
ISBN: 979-3333-84-7
Cetakan Pertama: Juni 2010
Editor: Khotibul Umam
Cover-Layout: UII Press Yogyakarta

Aspek Hukum Reksadana Syariah di Indonesia

2010-09-10T00:26:00.000-07:00

Penerapan prinsip syariah dalam lembaga keuangan di Indonesia tidak hanya pada perbankan, akan tetapi sudah merambah pada lembaga keuangan nonbank, seperti:

- asuransi

- dana pensiun

- lembaga keuangan mikro

- serta reksa dana.

Reksa dana sebagai sarana investasi alternatif yang memiliki keunggulan-keunggulan, saat ini mulai menerapkan prinsip syariah, sehingga dikenal adanya lembaga keuangan nonbank berupa reksa dana syariah.

Reksa dana secara umum mempunyai persamaan dengan reksa dana syariah, yakni dalam hal pemakaian metode bagi hasil dalam memberikan keuntungan kepada para investor.Hanya saja dalam reksa dana konvensional, portofolio investasi yang ada beberapa masih digunakan untuk kepentingan perusahaan yang belum sepenuhnya melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Reksa dana syariah memberikan solusi mengenai hal itu, yakni berupaya membersihkan kegiatan operasionalnya dengan menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, yaitu unsur perjudian, ketidakpastian, riba, suap-menyuap dan bathil.

BAPEPAM sebagai lembaga yang mempunyai otoritas mengatur dan mengawasi transaksi-transaksi di Pasar Modal, telah mengeluarkan surat keputusan yang dapat dijadikan landasan operasional bagi pelaku pasar modal, termasuk perusahaan reksa dana yang bergerak di bidang usaha yang menghendaki penerapan prinsip syariah di dalamnya.

Referensi yang mengupas aspek legal reksa dana masih sangat sulit ditemukan, untuk itu kehadiran buku semoga mendatangkan banyak manfaat bagi banyak kalangan yang memerlukan wawasan di bidang reksa dana syariah.

***

Judul: Aspek Hukum Reksa Dana Syariah di Indonesia
Penulis: Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, SH. MH
Editor: Aep Gunarsa, SH
Desain Sampul: Hendra Kurniawan, S.Si
Setting & Layout isi: Aep Gunarsa, SH
Diterbitkan dan dicetak oleh PT Refika Aditama
Cetakan pertama: Agustus 2009
ISBN: 979-1073-52-x

Membangun Hukum Indonesia: Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum

2010-09-09T02:04:00.000-07:00

Wajah hukum kita hingga saat ini masih saja suram dan seperti tidak menjanjikan, namun jika dilihat dari semangat dan konsepsi yg dikembangkan oleh para Guru Besar dalam buku ini, sebenarnya idealisme mereka untuk terus mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum itu tak pernah pudar.

Para Guru Besar ini konsisten kepada muara bahwa Indonesia adalah negara Hukum. Oleh karena itu, membangun hukum Indonesia memang disadari tidak mudah. Secara umum, mereka sadar pula bahwa hukum bukan hanya konsep, lebih dari itu, harus direbut dan diperjuangkan lebih keras di tataran praktik (law enforcement).

Buku ini memuat pidato pengukuhan 12 Guru Besar yang sudah sangat akrab di masyarakat hukum Indonesia yaitu
- Prof. Moeljatno
- Prof. Koesnadi Hardjasoemantri
- Prof. Hazairin
- Prof. Iman Sudiyat
- Prof. Bambang Poernomo
- Prof. Endang Daruni Asdi
- Prof. Sri Soedewi Masjchun Sofwan
- Prof. H. R. Soejadi
- Prof. Abdul Ghofur Anshori
- Prof. Dahlan Thaib
- Prof. Amir Mu'allim
- Prof. Moh. Mahfud MD

Buku ini sangat penting dibaca oleh mahasiswa, dosen, peminat ilmu hukum, dan untuk koleksi perpustakaan guna pengkajian lebih lanjut.

***
Judul: Membangun Hukum Indonesia: Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum
Penyunting dan Editor: Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, SH, MH dan Sobirin Malian, SH, MHum
Cetakan Pertama: Maret 2008
Penerbit: Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2008
Halaman: 306 + xii Halaman
ISBN: 979-8497-16-3

Penerapan Prinsip Syariah Dalam LKLP dan Perusahaan Pembiayaan

2010-09-09T01:54:00.000-07:00

Dalam hukum lembaga keuangan dikenal adanya dua lembaga yaitu:
- lembaga keuangan bank (LKB), dan
- lembaga keuangan bukan bank (LKBB).
Pembagian tersebut untuk membedakan tugas dan fungsinya.

Lembaga keuangan bank diperbolehkan menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, sedangkan lembaga keuangan bukan bank tidak diperkenankan melakukan kegiatan menarik dan langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan.

Dilihat dari fungsi bahwa LKB merupakan lembaga intermediasi keuangan, sedangkan LKBB tidak termasuk dalam kategori lembaga intermediasi keuangan yang dimaksud.

***
Judul: Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan
Penulis: Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, SH, MH
Cetakan Pertama: Desember 2008
Penerbit: Pustaka Pelajar Jogja
ISBN: 978-979-9300-23-0

Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika

2010-09-09T01:41:00.000-07:00

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU No 30/2004 tentang jabatan notaris.

Profesi nobel yang melekat pada notaris merupakan suatu hal yg hendaknya menjadi perhatian kita semua, khususnya para notaris. Ia merupakan pejabat umum yang diharapkan dapat memberikan jasa hukum pada masyarakat khususnya dalam hal alat bukti berupa akta.

Bekal ilmu kenotariatan dan moral yang mumpuni merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam rangka melaksanakan profesi mulia yang diembannya.

Pemahaman notaris terhadap aspek yuridis dan aspek etis akan menjadikan notaris sebagai kaum profesional yang mampu mengikuti perkembangan hukum dalam menjawab permasalahan hukum aktual dalam masyarakat.

Masih terbatasnya literatur yang membahas mengenai Jabatan Notaris yang menitikberatkan pada aspek yuridis dan aspek etis, mendorong penulis menuliskan buku ini. Harapannya melalui buku ini dapat menjadi sumbangsih penulis terhadap pembangunan hukum Indonesia, khususnya Hukum Kenotariatan.

***
Judul: Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika
Penulis: Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, SH. MH
Penerbit: UII Press Jogja, 2009
Halaman: x+270 Halaman
Cetakan Pertama: Juni 2009
ISBN: 979-3333-81-2

Begawan Hukum Gadjah Mada - Sebuah Rekaman Autobiografis

2010-09-09T01:26:00.000-07:00

"The history of the world is but the biography of great man" (Thomas Carlyle).

Sejarah, tak lepas dari faktor orang sebagai pelaku. Sedemikian rupa, membaca sejarah akan selalu berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh orang-orang besar di zamannya. Karna pada hakikatnya, sejarah adalah rekaman pertarungan sikap hidup manusia.

Mempelajari sejarah berarti meningkatkan kemampuan dan membangun peradaban, bahkan sejarah baru. Dalam rangka hal tersebut, buku ini hadir. Dengan begitu, buku ini dapat menjadi referensi bagi para sejarawan, akademisi, praktisi dan pengamat hukum.

Di samping berisi ringkasan sejarah biografi para guru besar Fak Hukum UGM, buku ini juga menampilkan rekaman dari gagasan dan pemikiran mereka semenjak fakultas ini berdiri (17 Februari 1946) hingga saat ini.

Ke-27 tokoh berpengaruh yang diangkat dalam buku ini kian meneguhkan betapa dinamika hukum di Indonesia tidak lepas dari peran sang bagawan ini.

***
Judul: Begawan Hukum Gadjah Mada - Sebuah Rekaman Autobiografis
Editor: Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, SH, MH
Penerbit: Pilar Media Jogjakarta
ISBN: 979-98732-2-3

Tanya Jawab Perbankan Syariah

2010-09-09T01:16:00.000-07:00

Buku tanya jawab ini mengupas permasalahan seputar perbankan syariah dan praktiknya di Indonesia. Bank Syariah dalam perspektif awam hanya dikenal sebagai bank bagi hasil atau ironisnya hanya dikenal sebagai bank philantropis. Padahal sama dengan bank konvensional, bank syariah juga punya motif keuntungan disamping membawa misi sosial.

Permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam buku ini adalah berkaitan dengan:
1. aspek hukum dan kelembagaan,
2. permasalahan di sekitar produk perbankan,
3. permasalahan aktual perbankan syariah,
4. masalah penangan pembiayaan bermasalah, dan
5. penyelesaian sengketa perbankan syariah dengan nasabah.

***
Judul: Tanya Jawab Perbankan Syariah
Penulis: Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, SH, MH
Hal: 116 Halaman + x
Dimensi: 14,5 x 21 x 0,6 cm
Penerbit: UII Press Yogyakarta, 2008
Cetakan Pertama: Maret 2008
Editor: Khotibul Umam
ISBN: 979-3333-

Hukum Perjanjian Islam di Indonesia

2010-09-08T22:09:00.000-07:00

Hukum Perjanjian Islam dirasakan penting, mengingat melalui sistem hukum Perjanjian Islam, akan melahirkan transaksi -transaksi bisnis yang terbebas dari unsur-unsur yang dilarang berupa:
- perjudian (maysir)
- ketidakjelasan (gharar)
- suap-menyuap (ryswah)
- bunga (riba)
- dan bathil.

Pemahaman yang utuh mengenai hukum Perjanjian Islam sangat berguna, khususnya bagi umat Islam di Indonesia yang saat ini sedang trend terkait dengan penerapan prinsip syariah, seperti yang terjadi dalam lapangan:
- perbankan syariah,
- asuransi syariah (takaful),
- lembaga pembiayaan syariah,
- lembaga keuangan mikro syariah, dan
- pasar modal syariah.

Kegiatan-kegiatan perekonomian tersebut dilandasi oleh adanya hubungan antarsubyek hukum yang biasanya didasarkan pada perjanjian baik secara tertulis maupun lisan, yang lazim disebut akad.

***
Judul : Hukum Perjanjian Islam di Indonesia
Penulis : Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, SH, MH
Penerbit : Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
Cetakan :
Tebal :
ISBN : 979-420-715-2
@Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah

2010-09-08T21:28:00.000-07:00

Penyelesaian sengketa hakikatnya masuk ranah hukum perjanjian sehingga berlaku asas kebebasan berkontrak (freedom of contract). Artinya para pihak bebas melakukan pilihan hukum dan pilihan forum penyelesaian di antara mereka.

Klausula penyelesaian sengketa ini hampir dapat dikatakan selalu ada dalam kontrak-kontrak bisnis dewasa ini, termasuk dalam kontrak pembiayaan yang dibuat antara pihak nasabah dengan pihak perbankan syariah.

Pasal 55 UU No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah menegaskan bahwa:

(1) penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;
(2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selalin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan ssi dengan isi Akad;
(3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Kemudian dalam penjelasan pasal 55 ayat (2) ditegaskan bahwa yg dimaksud dengan 'penyelesaian sengketa dilakukan ssi dengan isi akad' adalah upaya melalui:
a. musyawarah;
b. mediasi perbankan;
c. Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), atau lembaga arbitrase lain, dan
d. melalui pengadian dalam lingkungan peradilan Umum.

***
Judul : Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah
Penulis : Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, SH, MH
Penerbit : Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
Cetakan :
Tebal :
ISBN : 979-420-729-2
@Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Filsafat Hukum

2008-03-03T21:52:00.001-08:00

Berfilsafat adalah berpikir dalam tahap makna, ia mencari hakikat makna dari sesuatu. Dalam berfilsafat seseorang mencari dan menemukan jawaban dan bukan hanya dengan memperlihatkan penampakan (appearance) semata, melainkan menelusurinya jauh dibalik penampakan itu dengan maksud menentukan sesuatu yang disebut nilai dari sebuah realitas.

Hakikat dasar ontologis manusia dalam Negara Republik Indonesia yang ber Pancasila sebagai makluk yang monopluralis oleh Prof. Notonegoro diartikan sebagai makluk yang memiliki tiga hakikat kodrat, yakni: (a) sifat kodrat, yaitu manusia sebagai makluk individu dan makluk sosial; (b) susunan kodrat, yaitu manusia sebagai makluk yang tersusun dari dua unsur, yaitu raga dan jiwa; (c) kedudukan kodrat, yaitu manusia sebagai makluk yang berdiri sendiri dan makluk ciptaan Tuhan YME.

Atas dasar pemahaman hakikat kodrat ontologi manusia yang monopluralis itu maka kita dapat dengan mudah memahami hubungan antara manusia dengan nilai-nilai hidupnya.

***

Judul : Filsafat Hukum
Penulis : Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, SH, MH
Penerbit : Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
Cetakan : 1, Desember 2006
Tebal : x + 166 halaman
ISBN : 979-420-635-0
@Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

***

Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia

2008-03-03T21:47:00.000-08:00

Kebiasaan berwakaf sebenarnya sudah melembaga sedemikian rupa di kalangan umat Islam, walaupun hasilnya belum maksimal seperti yang diharapkan. Artinya, secara kualitas fungsi wakaf, khususnya wakaf tanah dan wakaf uang belum diberdayakan secara optimal dan berpengaruh secara signifikan di masyarakat.

Kenyataan ini memerlukan penanganan profesional untuk mengembangkan potensi wakaf sebagai penunjang dakwah Islamiyah.

***

Judul : Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia

Dilengkapi dengan:
+ Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik
+ Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
+ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Wakaf Uang
+ Undang-undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Penulis : Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, SH, MH
Penerbit : Pilar Media, Yogyakarta
Cetakan : 1, Mei 2005. 2, Januari 2006
Tebal : xxvi + 188 halaman, 15 x 21 cm
ISBN : 979-990-503-6
@Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

***

Kehadiran buku yang ada di tangan pembaca merupakan rangkaian panjang dari sejarah hukum Islam di Indonesia khususnya tentang hukum wakaf, sekaligus menunjukkan bahwa aturan-aturan wakaf yang dikemukakan dalam buku tersebut merupakan kelanjutan dan implikasi dari konsep nation state yang pada gilirannya menuntut adanya kompilasi, kodifikasi, dan posifikasi hukum Islam pada umumnya dan hukum wakaf pada khususnya.

---- Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, MA, Ph.D

***

Hukum Kewarisan Islam di Indonesia

2008-03-03T21:38:00.001-08:00

Bagaimana pun hukum Islam bisa beradaptasi dengan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Sebab Islam selalu menuntut pemeluknya untuk berijtihad. Dengan melalui perumusan kembali garis-garis kebijaksanaan (hukum Islam) sesuai dengan kebutuhan kontemporer berdasarkan petunjuk sosial dan moral Islam, maka umat Islam akan mampu menjadi lokomotif peradaban zaman.

Sistem Hukum Kewarisan Islam bukan sekedar hasil konsensus antar manusia yang tidak memiliki pertanggungjawabn terhadap Allah seperti sistem hukum hasil budaya manusia yang hanya bergerak pada dataran horizontal, tetapi sistem hukum kewarisan Islam bergerak antara dataran horizontal vertikal atau antar manusia dengan Allah. Karenanya, hukum Islam bersifat sakral. Standar penelitian baik-tidaknya perbuatan manusia semuanya dikembalikan pada "kehendak Tuhan".

***

Judul : Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas
Penulis : Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, SH, MH
Penerbit : Ekonisia FE UII, Yogyakarta
Edisi: Kedua
Cetakan : 1, Januari 2005
Tebal : vii + 239 halaman
ISBN : 979-901-506-5
@Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

***

Hukum dan Pemberdayaan Zakat

2008-03-03T21:23:00.000-08:00

Masalah kewajiban membayar zakat dan wajib pajak secara bersama-sama bagi sebagian umat Islam masih dianggap sesuatu yang ‘memberatkan’.

Dengan demikian, adalah menarik jika ada penawaran solutif sekiranya zakat (yang merupakan kewajiban beragama) bisa diberlakukan sebagai wajib pajak (sebagai kewajiban bernegara) sekaligus.

Solusi itu mewujud dalam dua sistem yang berbeda, namun lebur menjadi satu. Buku ini hadir dalam rangka mewujudkan solusi atas persoalan tersebut, sehingga cita ideal antara Zakat dan Pajak bisa disinergikan.

***

Judul : Hukum dan Pemberdayaan Zakat – Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia
# Dilengkapi dengan
1) UU RI No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat
2) UU RI No. 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga
3) UU RI No. 07 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

Penulis : Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, SH, MH
Penerbit : Pilar Media, Yogyakarta
Cetakan : 1, Maret 2006
Tebal : xvi + 305 halaman, 14.5 x 21 cm
ISBN : 979-392-013-0
@Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

***

Gadai Syariah di Indonesia

2008-02-29T18:54:00.000-08:00

Proses institusionalisasi sistem ekonomi Islam sejak memasuki tahun 2000 telah mengalami akselerasi dan dukungan yang semakin meluas.

Keterlibatan ulama, profesional, akademisi, dan pemerintah baik dari aspek perundang-undangan, pertumbuhan maupun sosialisasi dan penyadaran masyarakat tentang instrumen sistem ekonomi (moneter, fiskal dan sektor riil) mulai terasa berperan dalam aktivitas perekonomian Indonesia.

Saat ini hampir semua instrumen sistem ekonomi Islam yang telah mendapat posisi mapan di Indonesia, seperti bank syariah, reksadana syariah, pasar modal syariah, dan gadai syariah.

Gadai syariah atau rahn lebih dikenal sebagai produk yang ditawarkan oleh bank syariah, dalam bentuk penjaminan barang guna mendapatkan pembiayaan. Namun selama ini dirasakan belum optimal. Hal ini disebabkan terbatasnya komponen-komponen pendukung yang dimiliki. Oleh karena itu dibentuklah pegadaian syariah sebagai lembaga keuangan yang mandiri berdasarkan prinsip syariah.

***

Judul : Gadai Syariah Di Indonesia ( Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi)
Penulis : Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, SH, MH
Penerbit : Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
Cetakan : I, Januari 2006
Tebal : xvi + 211 halaman
ISBN : 979-420-605-9
@Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

***

Payung Hukum Perbankan Syariah

2008-02-28T08:09:00.001-08:00

Terbitnya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan secara eksplisit memperbolehkan operasional bank berdasarkan Prinsip Syariah baik bagi Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat. Undang-undang inilah yang menandai dimulainya sistem perbankan ganda (dual banking system) dalam sistem hukum perbankan di Indonesia.

Perkembangan perbankan syariah yang sangat pesat di Indonesia, perlu didukung oleh peraturan pelaksanaannya. Menyikapi hal ini sebagai langkah awal Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa-fatwa penting mengenai produk perbankan yang dibenarkan secara syariah, kemudian substansi yang ada di dalamnya oleh Bank Indonesia (BI) dimasukkan ke dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang secara khusus mengatur mengenai teknis operasional perbankan syariah.

Berdasarkan pada kondisi tersebut, maka penting bagi akademisi/masyarakat untuk mengetahui dan memahami perundang-undangan di bidang perbankan syariah, termasuk didalamnya Fatwa DSN-MUI yang mengatur mengenai perbankan syariah. Buku ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi para praktisi dan akademisi dalam mengkaji dan/atau melaksanakan tugasnya dalam kegiatan di bidang perbankan syariah. Buku ini juga melengkapi buku Penulis: “Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi, dan Institusionalisasi” (2006) dan “Perbankan Syariah di Indonesia” (2007) yang telah diterbitkan oleh Gadjah Mada University Press.

Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya Di Indonesia

2008-02-26T20:10:00.001-08:00

Hukum Islam sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari agama Islam, merupakan hukum Ilahi yang bersifat komprehensif dan universal.

Unsur fleksibilitas yang melekat pada hukum Islam menjadikannya tidak lekang oleh perkembangan zaman dan perbedaan tempat.

Melalui ijtihad hukum Islam dapat diimplementasikan secara dinamis dalam berbagai aspek kehidupan kapan pun dan dimana pun umat manusia berada.

Suatu ungkapan yang sering dikemukakan berkaitan dengan ijtihad ini adalah bahwa “ijtihad itu penting tetapi sulit atau ijtihad itu sulit tetapi perlu”.

Kata penting dan perlu tersebut menggambarkan bahwa ijtihad itu sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin sebagai usaha dan sarana untuk menghadapi dan memberi solusi atas permasalahan-permasalahan baru yang senantiasa muncul dalam kehidupan mereka.

***

Judul: Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia
Penulis:
# Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, SH, MH
# Yulkarnain Harahab, SH, MH
Penerbit: Kreasi Total Media, Yogyakarta
Cetakan: I, Januari 2008
Tebal: x + 320 halaman; 15.5x23 cm
ISBN: 979-8497-10-4
@ Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

***

Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No.3 Tahun 2006

2008-02-26T00:15:00.001-08:00

Pengadilan Agama sebagai salah satu peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung di tahun 2006 mendapat kewenangan yang strategis. Hal ini diawali dengan disahkannya UU No.3 Tahun 2006 tentang amandemen atas UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Adanya amandemen UU PA dilatarbelakangi oleh munculnya UU baru yaitu UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai UU organik atas Pasal 24 UUD 1945 pasca amandemen dengan sistem satu atap (one roof system).

Disamping itu, juga dirasa perlu adanya tambahan kewenangan yang diberikan kepada institusi PA seiring dengan perkembangan yang cepat di bidang hukum. Dalam hal ini berupa semaraknya ekonomi syariah, yaitu kegiatan perekonomian di masyarakat yang didasari oleh penggunaan prinsip-prinsip syariah. Dengan UU No.3 Tahun 2006 inilah masalah ekonomi syariah menjadi kompentensi absolut PA.

***

Judul: Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No.3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan)
Penulis: Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, SH, MH
Penerbit: UII Press, Yogyakarta
Cetakan: I, Maret 2007
Tebal: xviii+204 halaman; 16x23x2 cm
ISBN: 979-3333-88-X

***

Resensi buku ini dapat dibaca disini.

Asuransi Syariah di Indonesia

2008-02-24T22:59:00.001-08:00

Fenomena penerapan prinsip syariah dalam lembaga keuangan semakin berkembang pesat, tidak hanya di perbankan tetapi juga lembaga keuangan bukan bank (LKBB). Asuransi sebagai LKBB juga menerapkan prinsip syariah dalam operasional usahanya.

Konsep asuransi konvensional yang menekankan pada pengalihan risiko (risk transfering), agar sesuai dengan prinsip syariah perlu diubah menjadi pembagian risiko (risk sharing) berdasarkan prinsip tolong menolong (ta’awuniyah).

Asuransi syariah pada dasarnya mempunyai dua fungsi yaitu fungsi bisnis (tijarah) dan fungsi sosial (tabarru’). Untuk fungsi tijarah, maka para pihak dapat menerapkan akad mudharabah musytarakah dan akad wakalah bil ujrah, sedangkan untuk fungsi tabarru’ para pihak dapat menerapkan akad tabarru’ yang merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi. Adapun pengertian tabarru’ sendiri adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.

***

Judul : Asuransi Syariah di Indonesia - Regulasi dan Operasionalisasinya di dalam Kerangka Hukum Positif di Indonesia
Pengarang : Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, S.H., M.H.
Penerbit : UII Press, Yogyakarta
Cetakan : I, Januari 2008
Tebal : x + 186 halaman; 15 X 21 cm
ISBN : 979-3333-88-X

***

Perbankan Syariah di Indonesia

2008-02-22T15:36:00.000-08:00

Melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, eksistensi dari Perbankan Syariah di Indonesia benar-benar telah diakui secara tegas. Hal ini tampak dalam kata-kata bank berdasarkan pada prinsip Syariah.

Dalam ketentuan PAsal 1 angka (13) disebutkan bahwa Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).

Dalam sengketa yang potensial terjadi antara bank syariah dengan nasabah, juga telah terdapat pengaturan yaitu ketentuan tentang Badan Arbitrase Syariah Nasional, maupun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang didalamnya mengatur mengenai perluasan kewenangan Pengadilan Agama, bahwa Pengadilan Agama mempunyai kewenangan menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah, termasuk sengketa yang terjadi antara bank syariah dan nasabah.

***

Judul : Perbankan Syariah di Indonesia
Pengarang : Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, S.H., M.H.
Penebit : Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
Cetakan : I, Mei 2007
Tebal : xii + 477 halaman

***

Resensi buku ini klik disini

***

Pokok Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia

2008-02-20T17:42:00.000-08:00

Hukum Perjanjian Islam (HPI) memegang peranan penting dalam pelaksanaan muamalah yang menyangkut ekonomi Islam. HPI menjadi urgen, mengingat perkembangan luar biasa di bidang ekonomi syariah, ditandai dengan munculnya lembaga-lembaga keuangan syariah yang memiliki produk-produk berbasis syariah.

Implementasi dari konsep perjanjian Islam secara empiris adalah melalui lembaga-lembaga keuangan Islam baik itu perbankan maupun lembaga-lembaga keuangan syariah yang lain. Konsep dasar yang banyak dipakai dalam dunia perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah yang lainnya adalah konsep jual beli (al bai'), konsep sewa-menyewa (ijarah), konsep bagi hasil (profit and loss sharing), dan konsep akad yang sifatnya sosial (tabarru').

Konsep jual beli melahirkan jual beli dengan mark up (murabahah), jual beli dengan pemesanan (bai' as-salam) dan bai' al istishna. Konsep sewa menyewa melahirkan produk ijarah dan ijarah wa istishna. Konsep bagi hasil melahirkan adanya akad mudharabah dan akad musyarakah, dan akad-akad tabarru menghasilkan produk berupa wadiah, kafalah, hiwalah, dan wakalah.

Dispute yang terjadi di kemudian hari perlu dipikirkan oleh para pihak, sehingga tidak menimbulkan permasalahan berkepanjangan. Peradilan Agama dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa bagi para pihak. Di samping itu adanya perkembangan yang luar biasa di bidang teknologi informasi dan komunikasi harus menjadi perhatian, sehingga setiap transaksi melalui media tersebut tetap sesuai dan berdasar pada prinsip-prinsip syariah.

***

Judul : Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia
Penerbit : Citra Media, Yogyakarta
Penulis : Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, SH, MH
Cetakan : 1, Agustus 2006
Tebal : xii + 196 halaman, 23 cm

***

353 Hari Menjadi Master

2008-02-18T13:10:00.000-08:00

353 Hari Menjadi Master merupakan buku yang memberikan inspirasi bagi para mahasiswa penempuh studi program magister, utamanya magister manajemen. Berbasiskan pada pengalaman penulis saat melaksanakan studinya di MMUGM Jogjakarta, penulis berbagi kisah bagaimana aksi-aksinya dapat mempercepat proses studi yang dilakukan.

Temukan dalam buku ini bagaimana

mempersiapkan diri menjadi master
persiapan sebelum memasuki kelas dan dinamikanya
memanfaatkan proses belajar di magister manajemen secara optimal
menyusun tesis
mengikuti aktivitas eksternal dan berbagai kompetisi
serta, melanjutkan proses belajar yang berkelanjutan

Langkah-langkah sederhana yang coba diulas berlandaskan pada pengalaman penulis di dalam buku ini merupakan hal menantang untuk diterapkan. Buku ini memberikan gambaran
kepada anda bagaimana proses studi melalui beragam aktivitas internal maupun eksternal di Program Magister Manajemen UGM. Mulailah sekarang dan lakukan yang terbaik!

***

Judul : 353 Hari Menjadi Master
Penerbit : Kreasi Total Media, Jogjakarta
Penulis : Novan R Pramono
Cetakan : 1, 2007
Tebal : xiv + 126 halaman, 12x18cm

***
Buku "353 Hari Menjadi Master" ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa yang ingin sukses untuk menjadi mahasiswa di Program Magister Manajemen. Pengalaman penulis yang begitu dinamis dalam menjalani proses pembelajaran di Program MM UGM baik secara formal maupun non formal, dapat memberikan inspirasi bagi semua mahasiswa khususnya mahasiswa Magister Manajemen untuk menjadi seorang master yang tidak biasa "outstanding masters"
(Dr. Supriyadi, M.Sc - Direktur Program Magister Manajemen FE UGM)

***
Buku ini sungguh pantas dibaca setiap mahasiswa, terutama yang telah memiliki tujuan untuk studi cepat selesai dan berkualitas. Penulis ingin berbagi dengan pembaca lainnya bagaimana perencanaan studi yang bagus dan cermat serta pelaksanaan jadwal dilakukan dengan disiplin.
(Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori - Ketua Program Magister Kenotariatan FH UGM)